Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Dasar Hukum Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Tugas Pokok :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan
Provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan
Provinsi;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.