Denpasar, 22 September 2025 – Universitas Hindu Indonesia (UNHI) menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk Business Model Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali pada Senin (22/9) bertempat di Aula Rektorat Lantai III Gedung Indraprasta UNHI, Denpasar. Kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung penguatan kapasitas pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Bali.
Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UNHI, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kuliah umum ini menjadi bagian penting dari komitmen UNHI dalam meningkatkan kualitas tata kelola koperasi. “Universitas Hindu Indonesia menempatkan pengabdian masyarakat sebagai salah satu pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini, kami berharap kapasitas pengurus dan pengawas KDKMP semakin meningkat sehingga mampu mempercepat operasional koperasi di masing-masing desa/kelurahan,” ungkap Prof. Damriyasa.
Kegiatan kuliah umum ini dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, S.E., M.Si., Ketua Inkubator Bisnis UNHI, Dr. Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi, S.E., M.M., perwakilan Bank Mandiri Denpasar, serta undangan dari pengurus dan pengawas KDKMP, masing-masing tiga orang perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Bali.
Dalam sesi materi pertama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, memaparkan mengenai tata kelola KDKMP. Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. “KDKMP telah masuk dalam kebijakan Asta Cita Presiden dan di Bali menjadi salah satu program prioritas Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Namun tantangan terbesar saat ini adalah pada tahap operasional, di mana dari 716 KDKMP yang terbentuk, belum seluruhnya beroperasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan yang dihadapi KDKMP, di antaranya peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi, keterbatasan akses permodalan, serta penguatan kerjasama gerai usaha. “Yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi antar pihak serta akselerasi bersama agar KDKMP benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di desa,” tambahnya.
Materi berikutnya disampaikan oleh Ketua Inkubator Bisnis UNHI, Dr. Yayati Wilyadewi, yang menekankan pentingnya business model dalam pengembangan koperasi desa. Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi semata, melainkan sebuah gerakan ekonomi kerakyatan. “Setiap desa memiliki potensi yang berbeda, ada yang kuat di pertanian, perikanan, pariwisata, hingga budaya. Koperasi hadir bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk mengangkat keunikan masing-masing desa menjadi kekuatan bersama,” jelasnya.
Sesi terakhir diisi oleh Ardiyansah, perwakilan Bank Mandiri Kuta Raya, yang memaparkan skema pembiayaan pemerintah untuk mendukung pengembangan KDKMP. Ia menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit, bukan hibah, dengan plafon maksimal Rp3 miliar untuk tenor enam tahun dan masa tenggang (grace period) 6–8 bulan. “Agunan yang digunakan meliputi barang yang dibeli, investasi yang dilakukan, serta dana desa. Skema ini diharapkan dapat mendorong keberlanjutan usaha koperasi desa,” terangnya.
Melalui kegiatan kuliah umum ini, UNHI bersama Pemerintah Provinsi Bali dan mitra strategis berkomitmen untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta model bisnis KDKMP di Bali. Harapannya, koperasi desa merah putih mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berdaya saing dan mandiri.
